Opikini.com – Cara menghitung upah harian pph pasal 21 – Membayar upah harian kepada karyawan adalah hal yang umum di berbagai perusahaan, terutama bagi pekerja lepas atau paruh waktu. Namun, di balik penghitungan upah harian, terdapat kewajiban pajak yang harus dipenuhi, yaitu PPh Pasal 21. Sederhananya, PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan sebelum diterima. Artikel ini akan membahas secara detail cara menghitung upah harian dan PPh Pasal 21, mulai dari pengertian hingga contoh perhitungan yang praktis.
Perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian memiliki beberapa langkah penting yang perlu dipahami. Mulai dari memahami dasar perhitungan upah harian, menentukan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku, hingga menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan memahami alur perhitungan ini, Anda dapat dengan mudah menghitung upah bersih yang diterima karyawan dan memenuhi kewajiban pajak dengan tepat.
Pengertian Upah Harian dan PPh Pasal 21
Dalam dunia kerja, penghasilan karyawan bisa dibayarkan secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Artikel ini akan membahas tentang upah harian dan bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan padanya.
Pengertian Upah Harian
Upah harian adalah jenis pembayaran upah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah hari kerja yang mereka lakukan. Upah harian dihitung dengan mengalikan upah per hari dengan jumlah hari kerja dalam periode tertentu. Upah per hari sendiri dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
Pengertian PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh pekerja atau karyawan. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan karyawan sebelum dibayarkan. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak ini sudah dianggap sebagai pajak yang terakhir dibayarkan atas penghasilan tersebut.
Penerapan PPh Pasal 21 pada Upah Harian
PPh Pasal 21 juga diterapkan pada upah harian. Pemotongan PPh Pasal 21 pada upah harian dilakukan dengan cara yang sama seperti pada upah bulanan. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.
Perbedaan PPh Pasal 21 Terutang dan PPh Pasal 21 yang Dipotong, Cara menghitung upah harian pph pasal 21
PPh Pasal 21 terutang adalah jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya harus dibayarkan oleh karyawan berdasarkan penghasilannya. PPh Pasal 21 yang dipotong adalah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan oleh pemberi kerja. Perbedaan antara keduanya bisa terjadi karena:
- Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang.
- Perubahan penghasilan karyawan selama periode tertentu.
- Perubahan tarif PPh Pasal 21.
Jika PPh Pasal 21 yang dipotong lebih rendah dari PPh Pasal 21 terutang, maka karyawan harus membayar selisihnya saat melakukan pelaporan pajak tahunan. Sebaliknya, jika PPh Pasal 21 yang dipotong lebih tinggi dari PPh Pasal 21 terutang, maka karyawan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Rumus Menghitung Upah Harian
Upah harian merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seorang pekerja dalam satu hari kerja. Menghitung upah harian penting untuk mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh pekerja setiap harinya. Rumus ini juga bisa digunakan untuk menghitung gaji bulanan dengan mengalikan upah harian dengan jumlah hari kerja dalam sebulan.
Rumus Menghitung Upah Harian
Rumus dasar untuk menghitung upah harian adalah:
Upah Harian = Gaji Bulanan / Jumlah Hari Kerja Dalam Sebulan
Berikut penjelasan dari masing-masing variabel:
- Gaji Bulanan: Jumlah total pendapatan yang diterima pekerja dalam satu bulan.
- Jumlah Hari Kerja Dalam Sebulan: Jumlah hari kerja dalam satu bulan. Biasanya, jumlah hari kerja dalam sebulan adalah 25 hari, tetapi bisa berbeda tergantung pada perusahaan atau jenis pekerjaan.
Contoh Perhitungan Upah Harian
Misalnya, seorang pekerja memiliki gaji bulanan sebesar Rp 5.000.000 dan bekerja selama 25 hari dalam sebulan. Maka, upah hariannya adalah:
Upah Harian = Rp 5.000.000 / 25 hari = Rp 200.000/hari
Jadi, upah harian pekerja tersebut adalah Rp 200.000.
Perhitungan PPh Pasal 21 pada Upah Harian
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada karyawan atau pekerja yang menerima upah atau gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian dilakukan dengan mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku dan penghasilan kena pajak yang diterima karyawan dalam satu bulan.
Langkah-langkah Perhitungan PPh Pasal 21 pada Upah Harian
Berikut langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian:
- Hitung total upah harian yang diterima karyawan dalam satu bulan. Misalnya, jika karyawan menerima upah harian sebesar Rp100.000 dan bekerja selama 25 hari dalam sebulan, maka total upahnya adalah Rp2.500.000 (Rp100.000 x 25).
- Kurangi total upah dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP untuk tahun 2023 adalah Rp54.000.000 per tahun untuk karyawan lajang dan Rp58.500.000 per tahun untuk karyawan menikah dengan tanggungan. Misalnya, jika karyawan lajang, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah Rp4.500.000 per bulan (Rp54.000.000 / 12).
- Hitung penghasilan kena pajak (PKP). PKP adalah penghasilan yang dikenakan pajak. PKP dihitung dengan mengurangi total upah dengan PTKP. Dalam contoh ini, PKP adalah Rp1.950.000 (Rp2.500.000 – Rp550.000).
- Tentukan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku berdasarkan PKP. Tarif PPh Pasal 21 bervariasi berdasarkan PKP. Untuk PKP di bawah Rp50 juta, tarifnya adalah 5%. Untuk PKP di atas Rp50 juta, tarifnya adalah 15%. Dalam contoh ini, PKP adalah Rp1.950.000, sehingga tarifnya adalah 5%.
- Hitung PPh Pasal 21 yang terutang. PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Dalam contoh ini, PPh Pasal 21 yang terutang adalah Rp97.500 (Rp1.950.000 x 5%).
Menentukan Tarif PPh Pasal 21 yang Berlaku
Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku ditentukan berdasarkan PKP. Berikut tabel tarif PPh Pasal 21 untuk tahun 2023:
| PKP | Tarif PPh Pasal 21 |
|---|---|
| Rp0 – Rp50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp50.000.000 | 15% |
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 pada Upah Harian
Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian dengan data yang lengkap:
- Nama karyawan: Budi
- Status: Lajang
- Upah harian: Rp120.000
- Jumlah hari kerja dalam sebulan: 26 hari
Perhitungan:
- Total upah harian: Rp120.000 x 26 = Rp3.120.000
- PTKP: Rp54.000.000 / 12 = Rp4.500.000
- PKP: Rp3.120.000 – Rp4.500.000 = Rp-1.380.000
- Tarif PPh Pasal 21: 5% (karena PKP di bawah Rp50 juta)
- PPh Pasal 21 yang terutang: Rp-1.380.000 x 5% = Rp-69.000
Dalam contoh ini, PPh Pasal 21 yang terutang adalah negatif. Ini berarti karyawan tidak perlu membayar PPh Pasal 21 karena penghasilannya di bawah PTKP. PPh Pasal 21 yang terutang negatif tidak perlu dibayarkan.
Contoh Perhitungan Upah Harian dan PPh Pasal 21
Setelah memahami cara menghitung upah harian dan PPh Pasal 21, mari kita lihat contoh perhitungannya dalam tabel berikut. Tabel ini menunjukkan data karyawan, upah harian, PPh Pasal 21 terutang, dan upah bersih yang diterima.
Contoh Perhitungan Upah Harian dan PPh Pasal 21
Berikut adalah contoh perhitungan upah harian dan PPh Pasal 21 untuk 3 karyawan:
| Nama Karyawan | Upah Harian | PPh Pasal 21 Terutang | Upah Bersih |
|---|---|---|---|
| Andi | Rp 150.000 | Rp 10.000 | Rp 140.000 |
| Budi | Rp 200.000 | Rp 15.000 | Rp 185.000 |
| Citra | Rp 250.000 | Rp 20.000 | Rp 230.000 |
Berikut penjelasan cara menghitung setiap kolom dalam tabel:
- Upah Harian: Upah harian dihitung berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Dalam contoh ini, upah harian Andi adalah Rp 150.000, Budi Rp 200.000, dan Citra Rp 250.000.
- PPh Pasal 21 Terutang: PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Dalam contoh ini, kita asumsikan tarif PPh Pasal 21 adalah 5% dari upah harian.
- PPh Pasal 21 Andi = 5% x Rp 150.000 = Rp 7.500 (dibulatkan menjadi Rp 10.000)
- PPh Pasal 21 Budi = 5% x Rp 200.000 = Rp 10.000 (dibulatkan menjadi Rp 15.000)
- PPh Pasal 21 Citra = 5% x Rp 250.000 = Rp 12.500 (dibulatkan menjadi Rp 20.000)
- Upah Bersih: Upah bersih adalah upah harian dikurangi PPh Pasal 21 terutang.
- Upah Bersih Andi = Rp 150.000 – Rp 10.000 = Rp 140.000
- Upah Bersih Budi = Rp 200.000 – Rp 15.000 = Rp 185.000
- Upah Bersih Citra = Rp 250.000 – Rp 20.000 = Rp 230.000
Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan PPh Pasal 21: Cara Menghitung Upah Harian Pph Pasal 21
Perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian tidak selalu sama, tergantung pada beberapa faktor yang dapat memengaruhi besarnya pajak yang terutang. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi jumlah penghasilan kena pajak, sehingga mempengaruhi besaran PPh Pasal 21 yang harus dibayar.
Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan PPh Pasal 21
Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi perhitungan PPh Pasal 21 pada upah harian:
- Jumlah Upah Harian: Semakin tinggi upah harian, semakin tinggi penghasilan kena pajak, dan semakin besar PPh Pasal 21 yang terutang. Contohnya, jika upah harian Rp100.000, PPh Pasal 21 yang terutang akan lebih kecil dibandingkan dengan upah harian Rp200.000.
- Status Perkawinan dan Tanggungan: Status perkawinan dan jumlah tanggungan dapat memengaruhi besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jika sudah menikah dan memiliki tanggungan, PTKP akan lebih besar, sehingga penghasilan kena pajak lebih kecil dan PPh Pasal 21 yang terutang juga lebih kecil. Contohnya, jika seorang pekerja lajang, PTKP-nya Rp54.000.000, sedangkan jika sudah menikah dan memiliki 2 anak, PTKP-nya menjadi Rp63.000.000.
- Potongan: Potongan seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang juga berkurang. Contohnya, jika seorang pekerja memiliki potongan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp50.000 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp100.000, maka penghasilan kena pajaknya akan berkurang sebesar Rp150.000, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang juga berkurang.
- Tarif PPh Pasal 21: Tarif PPh Pasal 21 ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak. Semakin tinggi penghasilan kena pajak, semakin tinggi tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan. Contohnya, jika penghasilan kena pajak Rp100.000.000, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah 5%, sedangkan jika penghasilan kena pajak Rp500.000.000, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah 30%.
Cara Meminimalkan PPh Pasal 21 yang Terutang
Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalkan PPh Pasal 21 yang terutang:
- Mengoptimalkan Potongan: Manfaatkan semua potongan yang tersedia, seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya. Dengan memaksimalkan potongan, penghasilan kena pajak akan berkurang, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang juga berkurang.
- Memanfaatkan PTKP: Jika sudah menikah dan memiliki tanggungan, pastikan untuk memanfaatkan PTKP yang tersedia. Dengan memanfaatkan PTKP, penghasilan kena pajak akan berkurang, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang juga berkurang.
- Menghindari Penghasilan di Atas PTKP: Jika penghasilan sudah mendekati PTKP, sebaiknya pertimbangkan untuk mengurangi penghasilan agar tidak melebihi PTKP. Dengan demikian, penghasilan kena pajak akan berkurang, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang juga berkurang.
Penghindaran Pajak dan Kewajiban Pajak
Setelah membahas cara menghitung upah harian dan PPh Pasal 21, penting untuk memahami aspek penghindaran pajak dan kewajiban pajak yang terkait. Pengetahuan ini membantu pekerja dan pemberi kerja dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Perbedaan Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak
Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua hal yang berbeda. Penghindaran pajak merupakan upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Sementara itu, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang melanggar hukum.
- Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada, seperti memanfaatkan berbagai pengurangan atau potongan pajak yang diizinkan.
- Penggelapan pajak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, seperti menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau menggunakan cara ilegal lainnya untuk menghindari pajak.
Kewajiban Pajak Pemberi Kerja dan Pekerja
Dalam konteks upah harian, baik pemberi kerja maupun pekerja memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
- Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 dari upah yang diterima pekerja. Pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk melaporkan data pajak pekerja kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Pekerja memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima kepada DJP dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh Kasus Penghindaran Pajak dalam Konteks Upah Harian
Berikut beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang sering terjadi dalam konteks upah harian:
- Menyatakan upah lebih rendah dari yang sebenarnya. Pemberi kerja mungkin mencatat upah pekerja lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, pekerja menerima upah Rp 100.000 per hari, namun di catatan hanya tercatat Rp 80.000 per hari. Hal ini mengakibatkan PPh Pasal 21 yang dipotong lebih rendah dari seharusnya.
- Membuat skema pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan. Pemberi kerja mungkin membuat skema pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan, seperti memberikan upah dalam bentuk natura (barang) atau jasa, yang sulit dilacak dan dihitung pajaknya.
Terakhir
Memahami cara menghitung upah harian dan PPh Pasal 21 sangat penting bagi setiap perusahaan dan karyawan. Dengan mengetahui langkah-langkah perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Anda dapat memastikan bahwa upah yang diterima karyawan sudah bersih dari pajak dan perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya. Ingatlah untuk selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi dan menjaga kelancaran operasional bisnis Anda.
FAQ dan Panduan
Apakah PPh Pasal 21 hanya dipotong dari upah harian?
Tidak, PPh Pasal 21 dipotong dari berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji bulanan, honorarium, dan bonus.
Bagaimana jika karyawan tidak memiliki NPWP?
Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 dengan tarif final sebesar 25% dari upah harian.
Apakah ada batas minimum upah harian yang dikenakan PPh Pasal 21?
Tidak ada batas minimum upah harian yang dikenakan PPh Pasal 21. Setiap penghasilan yang diterima karyawan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dimana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PPh Pasal 21?
Anda dapat mengunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau menghubungi kantor pajak terdekat.
